logo

on . Hits: 229Posted in Laporan

Laporan Tahunan

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. SEJARAH SINGKAT PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Pengadilan Agama Pangkalan Balai adalah salah satu Pengadilan Agama di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, terletak di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pengadilan Agama Pangkalan Balai terbentuk berdasarkan KEPRES Nomor 15 tahun 2016 dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan secara simbolis bersama Pengadilan baru yaitu sebanyak 85 pengadilan baru oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Setelah di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai bapak Yusri, S.Ag dilantik secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang bapak Dr.H. M. Syarif Mappiase S.H., M.H., dan pada hari, tanggal dan tempat yang sama ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melantik Hakim, pejabat fungsional dan pejabat struktural Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Setelah diresmikan, aparatur Pengadilan Agama Pangkalan Balai berkantor sementara disebuah ruko (status sewa) yang terletak di Jalan KM.17, Kecamatan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dengan personil sebagai berikut, Yusri, S.Ag. (Ketua Pengadilan Pangkalan Balai), Yeni Kurniati, S.H.I. (Hakim), Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.,M.H. (Hakim), Ahmad Marzuki, S.Ag. (Panitera), Taufikarahman, S.H.I. (Sekretaris), Zarbani, S.H. (Panmud Gugatan), Drs. Syamsu (Panmud Permohonan), Taufiq Saleh,S.H.I. (Panmud Hukum), Dwi Indrati, S.Ag. (Panitera Pengganti), Edy Gunawan, S.H. (Kasub. Kepegawaian dan Ortala), Ismail, S.Kom. (Kasub. Umum dan Keuangan) dan Nunung Rasum, S.H (Kasub. Perencanaa, Teknologi Informasi dan Pelaporan).

Pada awalnya wilayah Kabupaten Banyuasin merupakan yuridiksi hukum Pengadilan Agama Sekayu yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002. Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,99 Km² dan terbagi menjadi 19 kecamatan dan 305 kelurahan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.632,4 Km² atau sekitar 30,70 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan wilayah seluas 174,89 Km² atau sekitar 1,48 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Dengan wilayah yang memiliki batas wilayah seluas 2/3 dari wilayah kota Palembang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah Penyangga ibu kota provinsi Sumatera Selatan, adapun wilayah Kabupaten Banyuasin terdiri dari 19 Kecamatan yaitu :

  1. Rantau Bayur, luas wilayah 556,91 Km²
  2. Betung, luas wilayah 354,41 Km²
  3. Suak Tapeh, luas wilayah 312,70 Km²
  4. Pulau Rimau, luas wilayah 888,64 Km²
  5. Tungkal Ilir, luas wilayah 648,14 Km²
  6. Banyuasin III, luas wilayah 294,20 Km²
  7. Sembawa, luas wilayah 196,14 Km²
  8. Talang Kelapa, luas wilayah 439,43 Km²
  9. Tanjung Lago, luas wilayah 802,42 Km²
  10. Banyuasin I, luas wilayah 186,69 Km²
  11. Air Kumbang, luas wilayah 328,56 Km²
  12. Rambutan, luas wilayah 450,04 Km²
  13. Muara Padang, luas wilayah 917,60 Km²
  14. Muara Sugihan, luas wilayah 696,40 Km²
  15. Makarti Jaya, luas wilayah 300,28 Km²
  16. Air Saleh, luas wilayah 311,57 Km²
  17. Banyuasin II, luas wilayah 3 632,40 Km²
  18. Muara Telang, luas wilayah 341,57 Km²
  19. Sumber Marga Telang, luas wilayah 174,89 Km²

Total Luas Wilayah Banyuasin 11 832,99 Km² 

      Sumber data : Katalog BPS Banyuasin 2018

 

  1. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pada rentang waktu tahun 2018 ini agenda pemantapan kesinambungan program Reformasi Birokrasi yang telah digalakkan oleh Mahkamah Agung RI menjadi rujukan dalam konsep kinerja yang dijalankan oleh  Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Pola kebijakan reformasi birokrasi ini digalakkan untuk terus mendukung proses kualitas pelayanan publik dan untuk kemudian direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

  1. Optimalisasi Publikasi Putusan
    1. Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Tim IT yang telah dibentuk, mencoba memaksimalkan kegiatan publikasi putusan melalui sistem informasi administrasi publikasi putusan berbasis web yang telah dibangun, juga telah menindaklanjuti program tersebut dengan melakukan pemutakhiran (updating) dan pengunggahan (uploading) data-data putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pada Portal Direktori Putusan Website Mahkamah Agung RI dan atau pada aplikasi Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).
    2. Pemutakhiran (updating) dan pengunggahan (uploading) data-data putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pada Direktori Putusan Website Mahkamah Agung RI tersebut, dilakukan tidak hanya oleh Tim Information Teknologi (IT), akan tetapi juga telah disosialisasikan kepada jajaran Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan ditopang oleh semua komponen tenaga teknis peradilan lainnya baik unsur kepaniteraan dan jurusita;
    3. Selain menggunakan fasilitas teknologi informasi (IT), kegiatan untuk memaksimalisasi publikasi putusan ini yang terpenting dan paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan adalah dilaksanakan dengan menyerahkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada para pihak berupa salinan putusan tepat pada waktunya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  2. Melakukan pembenahan dan pernyempurnaan pada website Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan melakukan pembaruan (updating) pada konten menu-menu dan data-data berdasarkan pedoman yang ditetapkan The National Legal Reform Program (NLRP) dan disesuaikan dengan hasil evaluasi yang dikeluarkan lembaga tersebut.
  3. Melakukan penataan pada sistem jaringan dan akses internet via Lan dan Wifi dengan melakukan pembenahan dan perbaikan agar dapat memanfaatkan secara maksimal guna mendukung tugas pokok oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
  4. Meningkatkan intensitas kegiatan implementasi SIPP Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk penanganan administrasi perkara bagi jajaran Kepaniteraan dan Hakim sesuai kebutuhan yang ada dan melakukan pembaruan (updating) pada sistem aplikasi itu sendiri secara berkala.
  5. Pengelolaan kegiatan administrasi di bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dimaksimalkan melalui penggunaan aplikas-aplikasi penunjang, seperti SAIBA,SIMAK-BMN, GPP Gaji dan lain-lain.

 

  1. Pembinaan Kode Etik Hakim dan Peningkatan Kapasitas SDM
  2. Selain adanya pembinaan dan pengawasan rutin oleh unsur pimpinan bagi jajaran Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, kegiatan pembinaan kode etik hakim pada tahun 2018 ini juga dilakukan dengan mengikutsertakan hakim pada kegiatan Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang dilaksanakan  dalam bentuk pembinaan pada apel pegawai dan rapat rutin bulanan.
  3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk mendukung kinerja melalui diklat dalam tempat kerja (DDTK), membangun lini komunikasi bidang antar pegawai, antara pimpinan dan jajaran pegawai. Kesadaran akan komunikasi antar pegawai sebagai modal sosial membangun  budaya kerja yang sehat dan harmonis.

 

  1. Maksimalisasi Pengelolaan PNBP

Pada tahun 2018 ini, pengelolaan pos-pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah dilaksanakan sesuai pedoman pengelolaan sebagaimana diatur pada PP No. 53 Tahun 2008, termasuk laporan pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

 

  1. Maksimalisasi Evaluasi Kinerja

Pada tahun 2018 ini kegiatan untuk memaksimalkan kinerja berdasarkan hasil evaluasi yang telah ada sebelumnya dilaksanakan pembinaan dan pengawasan internal secara rutin oleh masing-masing unsur pimpinan, termasuk dengan melibatkan Hakim pengawas bidang. Peningkatan profesionalisme pegawai guna mencapai kinerja yang maksimal diupayakan juga dengan tetap mengikutsertakan para pegawai pada kegiatan-kegiatan bimbingan teknis, baik yang diselenggarakan oleh internal Mahkamah Agung RI maupun instansi-instansi pemerintahan lainnya.

 

 

  1. VISI DAN MISI

Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai pelaksana kekuasaan peradilan di tingkat pertama mepunyai Visi : “Mewujudkan Peradilan Agama Pangkalan Balai yang Agung” sesuai dengan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan Misi yang diemban adalah :

  1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri (independent), tidak memihak dan transparan.
  2. Melaksanakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
  3. Mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat.
  4. MOTTO

“P R I M A “

Pengadilan Agama Pangkalan Balai :  Profesional, Responsif, Innovatif, Melayani dengan tulus dan Akuntabel

  1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut telah menetapkan rencana strategis (renstra) sebagai berikut :

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.  

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Pangkalan Balai adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/ unit organisasi/ instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

  1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
  2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

  1. Strategi Stabilitas:
  2. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
  3. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
  4. Strategi Pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan anggaran modal untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pembangunan rumah dinas Hakim, Panitera dan Sekretaris secara berkesinambungan.

  1. Strategi Efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan dalam menunjang kinerja.

  1. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern.  Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penangangan Pengaduan di lingkungan Pengadilan serta Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan yang terakhir Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada  Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumanan informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

  1. Strategi Kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

  1. Memelihara kepercayaan masyarakat Pangkalan Balai terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama.
  2. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nevotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
  3. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
  4. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
  5. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Agama Pangkalan Balai berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Agama Pangkalan Balai akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana strategis Pengadilan Agama Pangkalan Balai kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

  1. Ketenagaan mencakup:
  2. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi.
  3. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
  4. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
  5. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
  6. Sarana mencakup :
  7. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
  8. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
  9. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
  10. Ketatalaksanaan mencakup :
  11. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
  12. Melaksanakan program Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
  13. Hukum materil mencakup :
  14. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.

Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

 

  1. Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menjalankan roda organisasi dan tata kerja berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/I/1993. Dan Berdasarkan Peraturan  Mahkamah Agung RI. Nomor 7  tahun 2015 tentang Organisasi Data Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalan Balai per-31 Desember 2018 sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

  1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Kapasitas Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai pengemban dan pelaksana tugas pokok pengadilan tingkat pertama sebagaimana diamanatkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan sebagaimana perubahan kedua  Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,  dalam pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan berpedoman pada Buku I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991.

Adapun SOP yang telah disusun dan diterapkan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, adalah sebagai berikut :

  1. Standar Operasional Prosedur (SOP)
  2. Eselon II
  3. SOP Mediasi
  4. SOP Pembuatan Putusan dan Penetapan
  5. SOP Pengawasan Kinerja
  6. SOP Penerbitan SK KGB, yang menyangkut Operasional
  7. SOP Penegakan Disiplin Pegawai
  8. SOP Penerbitan DP3 Pegawai
  9. SOP Penyelenggaraan Rapat Baperjakat
  10. Eselon III
  11. SOP pengelolaan biaya proses
  12. SOP pelaksanaan eksekusi
  13. SOP penyusunan renstra
  14. SOP penyusunan renja
  15. SOP penyusunan IKU
  16. SOP penyusunan TAPKIN
  17. SOP penyusunan LAKIP
  18. SOP perencanaan penyusunan RKAKL
  19. SOP pengadaan barang dan jasa
  20. SOP penerbitan surat perintah lembur
  • Eselon IV
  1. SOP pembuatan akta cerai
  2. SOP pegarsipan berkas BHT
  3. SOP pelaporan perkara
  4. SOP publikasi putusan
  5. SOP penyusunan laporan tahunan
  6. SOP penyelenggaraan rapat
  7. SOP penatausahaan persediaan
  8. SOP pemeliharaan
  9. SOP penghapusan
  10. SOP pelaksanaan belanja rutin
  11. SOP penyusunan kebutuhan barang
  12. SOP kenaikan gaji berkala
  13. SOP pencatatan rekapitulasi absen
  14. SOP permohonan cuti, izin pegawai dan dinas luar
  15. SOP pengurusan Karpeg, Karsu, Karis, BPJS dan Taspen
  16. SOP prosesi pelantikan
  17. SOP pengusulan pensiun
  18. SOP kenaikan pangkat
  19. SOP pengajuan ijin belajar
  20. SOP pengajuan pendidikan dan pelatihan
  21. SOP pegajuan bimbingan teknis
  22. SOP diklat di tempat kerja
  23. Staf
  24. SOP penerimaan perkara
  25. SOP Siadpa/SIPP
  26. SOP pencatatan pada register
  27. SOP pengisian buku jurnal
  28. SOP pengisian buku induk keuangan perkara
  29. SOP pengembalian sisa panjar
  30. SOP penerimaan verzet
  31. SOP penerimaan banding, kasasi dan PK
  32. SOP pelaporan keuangan perkara
  33. SOP pengarsipan
  34. SOP pelaksanaan realisasi anggaran
  35. SOP perencanaan kas
  36. SOP pembuatan SPP UP
  37. SOP pembuatan SPP TUP
  38. SOP pembuatan SPP GUP
  39. SOP pembuatan SPP PTUP
  40. SOP pembuatan SPP LS
  41. SOP pembuatan SPM UP
  42. SOP pembuatan SPM TUP
  43. SOP pembuatan SPM GUP
  44. SOP pembuatan SPM PTUP
  45. SOP pembuatan SPM LS
  46. SOP pembukuan anggaran
  47. SOP pengajuan gaji induk dan lainya
  48. SOP pengelolaan SPD
  49. SOP revisi anggaran
  50. SOP penyusunan LRA dan neraca bulanan
  51. SOP pelaporan BMN
  52. SOP penatausahaan surat masuk dan surat keluar
  53. SOP pengelolaan WEBSITE satker

Guna melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, secara garis besar Pengadilan Agama Pangkalan Balai mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama termasuk penyitaan dan eksekusi ;
  2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya ;
  3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara) ;
  4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta termasuk kewenangan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
  5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
  6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya ;
  7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Dengan memperhatikan Pola Kelembagaan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA Nomor 143 Tahun 2007, formasi pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Balai berdasarkan peta jabatan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tahun 2018 ini dapat disusun sebagai berikut :

 

Peta Jabatan Pegawai Tahun 2018

 

NO

JABATAN

NAMA

1

Ketua

Yusri, S. Ag.

2

Wakil Ketua

-

3

Hakim

Yeni Kurniati, S.H.I.

 

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

 

4

Panitera

Ahmad Marzuki, S. Ag.

5

Panitera Muda Gugatan

Zarbani, S.H.

6

Panitera Permohonan

Drs. Syamsu

7

Panitera Hukum

Taufiq Saleh, S.H.I.

8

Panitera Pengganti

Dwi Indrati, S. Ag.

Kasir

Dwi Indrati, S. Ag.

9

Jurusita Pengganti Lokal

Edy Gunawan, S.H.

Ismail, S.Kom.

10

Sekretaris

Taufikarahman, S.H.I.

11

Kepala Sub.Bag. Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Edy Gunawan, S.H.

Petugas Presensi Pegawai

Edy Gunawan, S.H.

12

Kepala Sub. Bag. Umum dan Keuangan

Ismail, S. Kom.

13

Kepala Sub.Bag.Perencanaan, TI dan Pelaporan

Nunung Rasum, S. H

Bendahara Pengeluaran

Nunung Rasum, S. H

     Sumber Data : Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Pangkalan Balai per-31 Desember 2018.

 

Berdasarkan tugas pokok tersebut, secara mendetail perincian uraian tugas (Job Descriptions) masing-masing Jabatan Struktural dan Fungsional sebagai berikut :

  1. Ketua

Tugas :

  1. Bersama-sama Ketua memimpin dan bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan benar
  2. Melaksankan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
  3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua
  4. Mengkoordinir pengawasan interen dan melaporkannya kepada Ketua secara berkala
  5. Sebagai Ketua Majelis, menetapkan hari siding
  6. Menetapkan sita jaminan
  7. Bertanggungjawab atas pembuatan dan kelancaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya
  8. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
  9. Hakim

Tugas Hakim :

  1. Menetapkan hari siding
  2. Menetapkan sita jaminan
  3. Melaksanakan persidangan yang telah ditentukan
  4. Bertanggungjawab atas pembuatan dan kelancaran berita acara persidangan
  5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah
  6. Mengambil putusan berdasarkan musyawarah
  7. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan untuk diucapkan
  8. Menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan
  9. Bertanggungjawab atas minutasi perkara yang ditangani
  10. Melaksanakan Pengawasan sesuai dengan tugas bidang yang telah ditetapkan secara berkala, dan melaporkan hasilnya pada coordinator
  11. Mempelajari dan mendiskusikan hukum-hukum yang berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama.
  12. Panitera

Tugas :

  1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidangPengadilan P
  2. Menyelenggarakan administrasi perkara
  3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumentasi, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnyayang disimpan di kepaniteraan.
  4. Membuat salinan putusan
  5. Membuat kelengkapan berkas upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali seperti akta Permohonan banding, Pemberitahuan adanya permohonan banding, Penyampaian salinan memori /kontra memori banding, Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara, Pemberitahuan putusan banding, Pemberitahuan pencabutan banding, Permohonan kasasi, Permohonan peninjauan kembali.
  6. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan alat bukti dalam persidangan
  7. Memungut biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara
  8. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua
  9. Menjalankan dan melaporkan tugas yang diperintahkan Ketua
  10. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dan menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
  11. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
  12. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kepaniteraan / kesekretariatan.
  13. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
  14. Mengadakan rapat dinas.
  15. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepaniteraan
  16. Panitera Muda Gugatan

Tugas :

 

  1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidangPengadilan P
  2. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
  3. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
  4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II melalui Panitera;
  5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  6. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
  7. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
  8. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
  9. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  10. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
  11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
  12. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
  13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
  14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan danpelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

 

  1. Panitera Muda Permohonan

Tugas:

  1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidangPengadilan P
  2. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkasperkara permohonan;
  3. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
  4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;
  5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  6. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
  7. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
  8. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
  9. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
  10. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
  11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
  14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

 

 

  1. Panitera Muda Hukum

Tugas :

  1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengoorganisasiannya;
  2. Mengkoordinir dan membagi tugas serta melakukan pengawasan melekat atas semua tugas urusan kepanitaraan Hukum;
  3. Membantu Panitara dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan / penyusunan laporan perkara;
  4. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat dan mengetik berita acara persidangan, dan menandatanganinya;
  5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan-laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara.
  6. Mengkonsep / membuat jawaban surat yang berhubungan dengan bidang hukum sesuai disposisi, petunjuk dan arahan Pimpinan;
  7. Meneliti surat-surat keluar sebelum dimintakan tanda tangan kepada Pimpinan;
  8. Mendisposisi surat-surat masuk yang berhubungan dengan bidang hukum;
  9. Menata arsip perkara in aktif pada rak dan disusun per tahun;

 

  1. Panitera Pengganti

Tugas:

  1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidangPengadilan P
  2. Membantu Hakim Dalam hal ;
    • Membuat penetapan hari siding
    • Membuat penetapan sita jaminan
    • Membuat berita acara Persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya
    • Membuat penetapan – penetapan lainnya
    • Mengetik Putusan / penetapan sidang
  3. Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan /Permohonan, pada petugas meja II untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya ;
    • Penundaan sidang  serta alasan-alasanya
    • Perkara yang sudah putus berserta amar putusannya, dan kepada kasir untuk diselesaikan biaya-biaya dalam proses perkara tersebut  
  4. Menyerahkanberkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan Permohonan (Petugas Meja III) apabila telah selesai diminutasi ;

 

  1. Jurusita Pengganti

Tugas Jurusita Pengganti :

  1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Majelis ;
  2. Melaksanakan panggilan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum sidang ;
  3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan/putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku ;
  4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan Panitera;

Membuat berita acara penyitaan dan salinan secara resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan pemanggilan dan menyampaikan pemberitahuan dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan dengan Panitera.

 

 

  1. Sekretaris

Tugas :

  1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada lingkungan  kesekretariatan.
  2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
  3. Memenej pelaksanaan DIPA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
  4. Menyusun dan mengusulkan program tahunan rencana kerja & anggaran (RKA-KL) Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) PA. Pangkalan Balai.
  5. Monitoring & Evaluasi pelaksanaan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
  6. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan  kesekretariatan.
  7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

 

  1. Kepala Sub Bagian KepegawaianDan Organisasi Tata Laksana

Tugas  :

  1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaiandan Organisasi Tata Laksana
  2. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaiandan Organisasi Tata Laksana
  3. Bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang Sub Bagian Kepegawaiandan Organisasi Tata Laksana
  4. Mengadakan koordinasi dengan sub bagian yang lain
  5. Membantu wakil sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada wakil sekretaris ;
  6. Membuat DUK, Bezetting formasi, mempersiapkan / mengetik DP 3 pada tiap-tiap akhir tahun setelah di isi oleh pimpinan satuan tugas masing-masing  Membuat / mengajukan laporan tahunan bidang kepegawaian ;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. Kepala Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas dalam bidang Keuangan:

  1. Membagi tugas, menentukan, menggerakkan, dan mengarahkan pelaksanaan tugas / kegiatan Urusan Keuangan .
  2. Menyiapkan bahan atau konsep kebijaksanaan pimpinan dalam Urusan Keuangan.
  3. Mengadakan koordinasi, konsultasi dengan pimpinan terkait dalam urusan keuangan.
  4. Membuat konsep usulan Jadwal Pelaksanaan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Pengadilan Agama Pangkalan Balai
  5. Melakukan pembebanan atas belanja pegawai, barang dan modal pada Akun anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
  6. Melakukan koreksi dengan teliti terhadap narasi dan angka yang tertuang dalam dokumen transaksi yang diajukan Bendahara Pengeluaran.
  7. Melakukan pengecekan/pengujian dengan cermat terhadap berkas terdiri dari dokumen transaksi, Daftar Gaji/Honor, SPP, Daftar Perincian, SPTB, dan surat-surat pendukung lainnya sebelum menandatangani SPM.
  8. Mengkoordinir pembuatan berkas (termasuk penomoran antik) dan dokumen keuangan untuk dikelompokkan secara berurutan sesuai nomor SP2D dan memberikan centang dalam ceklis yang tersedia.
  9. Memantau dan memberi arahan setiap saat terhadap proses pembukuan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran.
  10. Mengkoordinir penyusuan dan proses laporan realisasi anggaran bulanan, triwulan dan semesteran dalam berbagai format dan system.
  11. Menanggapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam Urusan keuangan, setelah konsultasi kepada atasan setiap waktu yang diperlukan.
  12. Mengadakan rapat/pertemuan dengan staf dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, peningkatan kinjera dan produktivitas kerja.
  13. Memberikan arahan dan bimbingan dalam menjaga kebersihan dan kerapian ruangan kerja.
  14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan .

 

Tugas dalam  bidang Umum :

  1. Melakukan semua urusan yang berkenaan dengan surat menyurat ;
  2. Menertibkan arsip surat ;
  3. Mengolah surat-surat yang masuk ;
  4. Melakukan segala urusan yang berkaitan dengan masalah perlengkapan rumah tangga kantor / belanja barang keperluan kantor ;
  5. Mengurus daftar kebutuhan barang-barang inventaris kantor ATK, perlengkapan rumah tangga kantor (kebutuhan per-Triwulan dan satu tahun anggaran) ;
  6. Mengelola kartu persediaan barang/stock barang berikut bukti ;
  7. Menata nomor-nomor barang inventaris kantor, gedung dan kendaraan dinas ;
  8. Menyusun daftar barang-barang inventaris kantor yang sudah tidak bias di pakai untuk proses penghapusan ;
  9. Membuat dokumen yang berkaitan dengan barang-barang inventaris, yaitu DIP, KIB, buku induk dan buku kelompok ;
  10. Mengelola perpustakaan kantor, membuat daftar kitab-kitab dan buku-buku sesuai dengan tata aturan keperpustakaan yang sudah baku ;
  11. Bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keutuhan isi perpustakaan ;
  12. Membuat laporan tahunan / triwulan barang-barang inventaris kantor ;
  13. Bertanggung jawab dalam pengelolaan website Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan

      Tugas :

  1. Penyusunan, pembahasan dan mengevaluasi anggaran melalui aplikasi RKA-KL untuk APBN tahun anggaran yang akan datang dan APBN-P dengan data dukungnya
  2. Merencanakan, merawat, mengevaluasi dan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian masing-masing, misalnya : pengelolaan dan pengembangan website
  3. Penyusunan program dan anggaran
  4. Dokumentasi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran.
  5. Pemantauan realisasi anggaran melalui laporan dan aplikasi
  6. Revisi anggaran berjalan pada Kementerian Keuangan
  7. Menyusun, mencetak, mengevaluasi dan mengirimkan Laporan Tahunan satuan kerja
  8. Menyusun, mencetak dan mengirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemrintah (LKIP)
  9. Melakukan penginputan pada aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) SATKER
  10. Memantau realisasi anggaran, pelaporan data fisik aplikasi

 

  1. Bendahara

Tugas :

  1. Mengelola keuangan yang bersumber dari DIPA ;
  2. Mencairkan dana serta mengolah dana, khusus belanja belanja rutin dan belanja modal ;
  3. Membayar/membagikan gaji pegawai ;
  4. Melaksanakan pembukuan serta memegang cek/giro pos, menyetorkan uang dan membuat laporan pajak ;
  5. Melaksanakan rekonsiliasi dengan intstansi terkait setiap awal bulan ;
  6. Membuat laporan keuangan yang bersumber dari DIPA baik laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada instansi terkait ;
  7. Melaporkan realisasi anggaran DIPA kepada atasan langsung setiap bulan;
  8. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 

PETUGAS PENERIMAAN PERKARA

 

  1. Petugas Meja I,  Meja II dan Meja III

Tugas Meja I :

  1. Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, memberikan penjelasan dan penaksiran biaya perkara ;
  2. Membuat surat kuasa (SKUM) untuk membayar dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon Penggugat/Pemohon ;
  3. Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon Penggugat/Pemohon ;
  4. Menerima permohonan perlawanan pihak ke III (Denden Verzet) dan didaftar dalam perkara baru pada gugatan.

 

Tugas Meja II :

  1. Menerima surat gugatan dari calon penggugat dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat ditambah sekurang-kurangnya 4 rangkap untuk keperluan masing-masing Hakim;
  2. Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya sebanyak 2 rangkap ;
  3. Menerima tindasan pertama SKUM dari calon Penggugat atau Pemohon ;
  4. Mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta nomor urut register pada surat gugatan atau permohonan tersebut
  5. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register kepada Penggugat atau Pemohon;
  6. Asli surat gugatan/permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk selanjutnya berkas gugatan/permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pangadilan Agama melalui Panitera ;
  7. Mendaftar/mencatat putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung dalam buku register yang bersangkutan;

 

 

Tugas Meja III :

  1. Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan ;
  2. Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan ;
  3. Menerima Memori/Kontra Memori Banding, Memori/Kontra Memori Kasasi, jawaban/tanggapan Peninjauan Kembali dan lain-lain ;
  4. Menyusun, menjahit/mempersiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

 

  1. Kasir/Bendahara Perkara

Tugas :

  1. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (PHB) dari pihak calon Penggugat/Pemohon berdasarkan SKUM ;
  2. Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dalam jurnal penerimaan uang ;
  3. Mengembalikan asli surat tindasan pertama SKUM kepada calon Penggugat / Pemohon setelah dibubuhi cap/tanda tangan (cap lunas) ;
  4. Menyerahkan biaya perkara yang diterima kapada Bandahara Perkara.

 

 

  1. Petugas Pencatat Register

Tugas :

  1. Mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta nomor urut register pada surat gugatan atau permohonan tersebut ;
  2. Mendaftar/mencatat putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung dalam semua buku register yang bersangkutan.
  3. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Sesuai dengan PP Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil adapun susunan kegiatan yang menjadi penilaian dalam SKP pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Balai :

  1. SKP Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai

 

  1. SKP Hakim

 

 

 

  1. SKP FUNGSIONAL KEPANITERAAN

 

 

 

 

 

 

  1. SKP Eselon IV.a

 

 

  1. SKP Eselon IV.b

 

 

 

 

 

  1. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
    1. Tentang APM

Pengadilan Agama Pangkalan Balai belum terakreditasi,  akan tetapi meskipun demikian sesuai dengan Surat Dirjen Badilag Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai pengadilan baru, telah berkomitmen dan berupaya agar dapat meraih Akreditas dengan nilai yang maksimal  yang mengacu pada 7 kriteria Indonesian Court Performance Excellent (ICP-E) yaitu : Kepemimpinan, Fokus Pelanggan, Manajemen Proses, Perencanaan Strategis, Manajemen Sumber Daya, Sistem Dokumen, dan Hasil Kinerja., dan pada saat ini Pengadilan Agama Pangkalan Balai masih terfokus pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan berusaha melengkapi eviden-eviden yang dibutuhkan sesuai dengan standar penjamin mutu tersebut.

 

  1. Posbakum

Pengadilan Agama Pangakalan Balai adalah Pengadilan Agama baru, maka pada tahun 2018 Pengadilan Agama Pangkalan Balai tidak memiliki POSBAKUM, karena tidak adanya dana dalam anggaran dana  DIPA 2018.

 

  1. Sidang Keliling

Pengadilan Agama Pangakalan Balai adalah Pengadilan Agama baru, maka pada tahun 2018 Pengadilan Agama Pangkalan Balai tidak melaksanakan sidang keliling, karena tidak adanya dana dalam anggaran dana  DIPA 2018.

 

  1. Perkara Prodeo

Pada tahun 2018, tidak ada para pencari keadilan yang mendaftarkan perkara prodeo ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan tahun 2018 juga tidak memiliki dana DIPA untuk alokasi pendaftaran perkara secara Prodeo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

 

  1. SUMBER DAYA MANUSIA

Lembaga peradilan yang memiliki kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (aparatur) yang handal dan profesional memegang peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (Good Government), khususnya dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang berwibawa dan akuntable.

Keberadaan sumber daya manusia (aparatur) tersebut merupakan aset berharga dalam menciptakan kinerja maksimal dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (excellence service). Kondisi ini akan tercipta jika pembinaan yang berjalan dilaksanakan maksimal, terarah dan berkesinambungan dengan adanya dukungan dari unsur pimpinan.

Terkait dengan kondisi tersebut, Pengadilan Agama Pangkalan Balai sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2018 ini memiliki sebanyak 12 orang pegawai yang masing-masing menempati unit kerja yang telah ditetapkan dan telah menjalankan fungsinya sebagaimana ditetapkan berdasarkan uraian tugas (job deskripsi) yang ada.

Secara umum data kondisi pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Balai berdasarkan kelompok jenis kelamin, pendidikan dan golongan sebagai berikut :

Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Golongan Tahun 2018

No.

PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan

Golongan

Jumlah

1.

Laki-laki

Strata 1 (S1)

IV

1

Strata 1 (S1)

III

5

Strata 2 (S2)

III

3

2.

Perempuan

Strata 1 (S1)

III

3

Jumlah

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

  1. Profil Sumber Daya Manusia

Adapun profil Pegawai dan Uraian Tugas pada satuan kerja Pengadilan Agama Pangkalan Balai yaitu :

Ketua

 

 

 

 

 

N a m a : Yusri, S.Ag

NIP : 197110291998031001

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I, IV/b

Hakim

 

 

 

 

 

N a m a : Yeni Kurniati, S.H.I

NIP : 198303252006042003

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I,  III/d

 

 

 

 

 

 

N a m a : Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.M.H

NIP : 198710162011011009

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I,  III/b

Panitera

 

 

 

 

 

 

N a m a : Ahmad Marzuki, S.Ag.

NIP : 197105311999031001

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I,  III/d

Panitera Muda Gugatan

 

 

 

 

 

N a m a : Zarbani, S.H.

NIP : 198012262006041011

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tingkat I,  III/b

Panitera Muda Permohonan

 

 

 

 

 

N a m a : Drs. Syamsu

NIP : 196504171993031003

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I,  III/d

 

Panitera Muda Hukum

 

 

 

 

 

N a m a : Taufiq Saleh, S.H.I.

NIP : 197901251998021001

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I,  III/d

 

Panitera Pengganti

 

 

 

 

 

N a m a : Dwi Indrati, S.Ag

NIP : 197212052003122001

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I,  III/d

Sekretaris

 

 

 

 

N a m a : Taufikarahman, S.H.I., M.H.

NIP : 197504211997031002

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I,  III/d

 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana

 

 

 

 

 

 

N a m a : Edy Gunawan, S.H., M.H.

NIP : 198607042006041001

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I,  III/b

 

Kepala Sub Bagian Umun dan Keuangan

 

 

 

 

 

N a m a : Ismail, S.Kom

NIP : 197810312009041002

Pangkat/Gol.Ruang : Penata,  III/c

 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

 

 

 

 

 

 

N a m a : Nunung Rasum, S.H.

NIP : 198501302007042001

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I,  III/b

  1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Dengan Jumlah Pegawai yang minim yaitu berjumlah 12 pegawai dan 3 honorer, maka banyaknya Jabatan yang masih belum terisi adapun jabatan tersebut yaitu.

  1. Wakil Ketua
  2. Jurusita

dan kurangnya jumlah Hakim dan Jajaran staf Kepaniteraan / Sekretariatan, Hal ini yang menyebabkan Para Pegawai Merangkap Pekerjaan untuk memenuhi standar Pelayanan dan Pelaporan baik di lingkup Kepaniteraan dan Sekretariatan.

 

  1. Mutasi

Mutasi masuk, pada rentang waktu tahun 2018 Pengadilan Agama Pangkalan Balai tidak ada yang mutasi.

 

  1. Promosi

Pada tahun 2018 ini Pengadilan Agama Pangkalan Balai tidak ada yang promosi jabatan.

 

  1. Pensiun

Pada tahun 2018 semua pegawai pengadilan Agama Pangkalan Balai berstatus aktif dan tidak ada yang memasuki masa pensiun.

 

  1. Diklat

Pada tahun 2018 ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai yaitu Bapak Yusri, S.Ag., mengikuti diklat Pimpinan Pengadilan Angkatan XVIII, pada tanggal 11 November s/d 24 November 2018 di BALITBANG DIKLAT KUMDIL.

 

  1. PENYELESAIAN  PERKARA

 

  1. Rekapitulasi Perkara

Rekapitulasi perkara  Pengadilan Agama Pangkalan Balai  pada tahun 2018 adalah sebagai  berikut :

  1.  Penerimaan Perkara

Perkara yang diterima pada bulan November s/d Desember tahun 2018 sejumlah 58  perkara, dengan perincian sebagai berikut :

A

Cerai Talak

=

14

Perkara

B

Cerai Gugat

=

43

Perkara

C

Dispensasi Nikah

=

1

Perkara

Jumlah

=

58

Perkara

 

  1. Penyelesaian Perkara

Bahwa dari jumlah keseluruhan perkara sebanyak 58 tersebut di atas, Pengadilan Agama Pangkalan Balai  pada  tahun  2018 telah menyelesaikan 6 putusan dan 1 penetapan   sejumlah : 7 perkara atau sebesar : 12,06 % dengan perincian sebagai berikut :

a. Dispensasi Kawin (cabut)

b. Cerai Talak (dikabulkan )

c. Cerai Gugat (dikabulkan )

 

=

=

=

1

2

4

Perkara

Perkara

Perkara

Jumlah

=

7

Perkara

  

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI TAHUN 2018

NO

SATUAN KERJA

PERKARA

JUMLAH HAKIM

KET

PIDANA

PERDATA

Masuk

Putus

Sisa

Masuk

Putus

Sisa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

PA PANGKALAN BALAI

-

-

-

58

7

51

3

 

  1. Rasio Perkara terhadap Majelis

Administrasi  persidangan  meliputi :

2.1. Penunjukan Majelis Hakim (PMH).

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai bertanggal 5 November 2018, Nomor :  W6-A7/051/Kp.04.6/XI/2018,  dibentuk susunan Majelis Hakim sebagai berikut :

Majelis A

  • Yusri, S.Ag. (A) Ketua majelis
  • Yeni Kurniati, S.H.I. (C.1) Hakim anggota
  • Dahsi Oktoriansyah, S. HI,.MH. (C.2) Hakim anggota

Jumlah sebaran perkara yang ditangani Majelis Hakim sebagai berikut :

PERKARA GUGATAN (CONTENTIUS)

No

Majelis

Jumlah Perkara

Gugatan

 Yang Diterima

Persentase

Keterangan

1

A

57

98,2 %

 

Jumlah

57

98,2 %

 

 

PERKARA PERMOHONAN  (VOLUNTER)

No.

Majelis

Jumlah Perkara Permohonan

Yang Diterima

Persentase

Keterangan

1

A

1 Perkara

1,8  %

 

Jumlah

1 Perkara

1,8 %

 

 

Jumlah  perkara Gugatan + perkara Permohonan  = 58 perkara

 

Rekapitulasi penanganan dan penyelesaian perkara Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dengan perincian sebagai berikut :

MAJELIS  A

PERKARA YANG DITERIMA

JUMLAH

 

KETERANGAN

 

Gugatan

57 Perkara

 

Permohonan

1 Perkara

 

Jumlah

58 Perkara

100 %

 

PERKARA YANG DIPUTUS

JUMLAH

 

KETERANGAN

 

Gugatan

6 Perkara

 

Permohonan

1 Perkara

 

Jumlah

7 Perkara

12 %

 

SISA TUNGGAKAN

JUMLAH

 

KETERANGAN

 

Gugatan

51 Perkara

 

Permohonan

0 Perkara

 

Jumlah

51 Perkara

88 %

 

ALASAN PENUNDAAN

JUMLAH

 

KETERANGAN

 

Gaib

4 Perkara

 

Perkara baru

37 Perkara

Terdaftar akhir tahun

Perkara Tabayun

9 Perkara

 

Jumlah

51 Perkara

 

LAPORAN HASIL MEDIASI TAHUN 2018

 

PERKARA MASUK

PERKARA DALAM MEDIASI

PENYELESAIAN MEDIASI

BERHASIL SELURUHNYA

BERHASIL SEBAGIAN

TIDAK BERHASIL

MASIH DALAM PROSES

58

5

0

0

4

1

 

  1. Putusan yang diajukan banding
  2. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dikuatkan oleh Tingkat Banding

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang batalkan Tingkat Banding

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang batalkan oleh Tingkat Banding

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dapat diterima Tingkat Banding

Pada tahun 2018 tidak terdapat  Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang tidak dapat diterima/ditolak pengajuan bandingnya oleh Tingkat Banding.

 

  1. Putusan yang diajukan Kasasi
    1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dikuatkan Tingkatan Tingkat Banding dan dikuatkan  Tingkat Kasasi.

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dikuatkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi.

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dikuaTingkatan Tingkat Banding dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi.

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan  Tingkat Kasasi.

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi

Pada tahun 2018 tidak terdapat  Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi Pula.

 

  1. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)
    1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan dikuaTingkatan Tingkat. Kasasi yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dikuatkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat. Kasasi yang kemudian dikuatkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat. Kasasi yang dikuatkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dikuatkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat. Kasasi yang kemudian dikuatkan  Tingkat Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan tidak dapat diterima Tingkat. Kasasi yang dikuatkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dikuatkan Tingkat Banding dan tidak dapat diterima Tingkat. Kasasi yang kemudian dikuatkan tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat. Kasasi yang d dikuatkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat. Kasasi yang dikuatkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat. Kasasi yang d dikuatkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat. Kasasi yang dikuatkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat. Kasasi yang dibatalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dikuatkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat. Kasasi yang dibatalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

 

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dikuatkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat. Kasasi yang dibatalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan tidak diterima Tingkat. Kasasi yang dibatalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dikuatkan Tingkat Banding dan tidak dapat diterima Tingkat. Kasasi yang dibatalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuaTingkatan Tingkat. Kasasi yang dibatalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat. Kasasi yang dibatalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat. Kasasi yang dibatalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak terdapat  Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat. Kasasi yang dibatalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang berkekuatan hukum tetap yang dikuaTingkatan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Tingkat Banding (PTA Sumatera Selatan) yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan tingkat Kasasi (Mahkamah Agung RI) yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang berkekuatan hukum tetap yang Batalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Banding yang berkekuatan hukum tetap yang Batalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang Batalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Tingkat. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat. I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

  1. Putusan Pengadilan Tingkat. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tingkat. Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan Tingkat. Banding (PTA. Palembang) yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tingkat. Peninjauan Kembali (PK).

 

  1. Sarana dan Prasarana Gedung
  2. Pengadaan

Sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2018 ini, Pengadilan Agama Pangkalan Balai belum memiliki DIPA (Daftar Isian Petikan Anggaran) sendiri, melainkan masih tergabung didalam DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Sekayu selaku satuan kerja induk. 

Pengadaan Sarana Pendukung SIPP yaitu Komputer/PC, laptop, Server dan fasilitas gedung perkantoran berupa Kursi pimpinan, kursi staf dan AC Split merupakan pengadaan dari Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan.

 

  1. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan gedung/bangunan kantor pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun 2018 ini meliputi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan pemeliharaan jaringan sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Data Pemeliharaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor Tahun 2018

 

No

Jenis kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Nilai Dipa

(Rp)

Realisasi

 (Rp)

Pencapaian (%)

Sisa

(Rp)

1

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

12.000.000,-

12.000.000,-

100

0

2

Pemeliharaan Jaringan

14.000.000,-

13.970.000,-

99,78

30.000,-

Jumlah Total

26.000.000,-

25.970.000,-

99.82

30.000,-

Sumber  Data : Bagian Keuangan Pengadilan Agama Pangkalan Balai per-31 Des. 2018

 

Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

  1. Pengadaan

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas perkantoran pada tahun 2018 ini dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Data Pengadaan Sarana & Prasarana Perkantoran Tahun 2018

No

Jenis Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

Satuan

Jumlah

Ket

1

Meja Kerja 1 Biro

Unit

2

-

2

Meja Kerja ½ Biro

Unit

8

-

3

Kursi Direktur

Unit

2

-

4

Kursi Staff

Unit

8

-

5

AC 1 PK

Unit

6

-

6

PC / Komputer

Unit

4

-

7.

Laptop

Unit

2

-

8.

Printer

Unit

4

-

9.

Finger Print

Unit

1

-

 

  1. Pemeliharaan

Pada tahun 2018 pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai terdapat 2 (dua) kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perkantoran yaitu untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta untuk Pemeliharaan Jaringan.

  1. Penghapusan

Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada Tahun Anggaran 2018,Tidak Ada kegiatan penghapusan pada barang inventaris.

 

 

  1. PENGELOLAAN KEUANGAN

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah merealisasikan dan melakukan penyerapan terhadap pengelolaan Keuangan Negara secara professional, akuntabel serta melakukan transparansi terhadap dana yang digunakan tersebut. Pada tahun 2018, Rincian Realisasi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Pangkalan Balai yaitu :

  1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
  • Anggaran Pengadilan Agama Pangkalan Balai tahun anggaran 2018  untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya masih menjadi tanggung jawab Pengadilan Asal masing-masing pegawai.
  1. Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
    • Besarankegiatan:  93.533.000,- 
    • Realisasi kegiatanper-31 Desember 2018 : 92.832.722,- atau sebesar  99,25 %.
    • Kondisianggaran Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Sisa) :                 700.278,- atau sebesar  0,75 %.
  2. Anggaran Kegiatan Belanja Non Operasional

Tidak ada anggaran kegiatan belanja non operasional pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk Tahun 2018

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pada tahun 2018 terdapat Anggaran Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai yaitu berupa pengadaan Meja Kerja 1 Biro, Meja Kerja ½ Biro, Kursi Direktur, Kursi Staff, AC 1 PK, PC/Komputer, Laptop, Printer dan Finger Print.

 

  1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Anggaran Pengadilan Agama Pangkalan Balai tahun anggaran 2018 untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan masih belum ada.

 

  1. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
  2. Pengelolaan Website

Perkembangan website Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai sarana informasi yang terbuka bagi umum dapat diakses melalui situs www.pa.pangkalanbalai.go.id, saat ini pengelolaan website Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagaimana telah berjalan pada tahun sebelumnya ditangani oleh tim IT yang telah ditetapkan. Adapun dalam website tersebut menyajikan informasi dengan kategori sebagi berikut :

  1. Sekilas PA. Pangkalan Balai
  • Profil dan Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Yuridiksi
  • TUPOKSI
  • Struktur Organisasi
  • SOP
  • Meja Informasi
  • Alamat dan Kontak
  1. Fokus Organisasi
  • Pengelolaan Kepaniteraan
  • Pengelolaan Umum
  • Pengelolaan Keuangan
  • Pengelolaan Kepegawaian
  • Pengelolaan Meja Informasi
  • Agenda Kerja
  • Surat Penting
  1. Profil Kepegawaian
  • Pimpinan
  • Hakim
  • Pejabat Fungsional
  • Pejabat Struktural
  • Statistik Pegawai
  • LHKPN
  1. Informasi Perkara
  • Panggilan Sidang
  • Panjar Biaya Pekara
  • Biaya Radius
  • Blangko Pendaftaran
  • Daftar Hakim Mediator
  • Sisa Panjar
  • Iwadh
  • Laporan Keuangan Perkara
  1. Transparansi Kinerja
  • DIPA
  • Program Kerja
  • Aset-Inventaris
  • Pengadaan Barang dan Jasa
  • Laporan Realisasi
  • Laporan Neraca
  • PNBP
  1. Informasi Pengaduan
  • Tata Cara
  • Hak Pemohon Info
  • Hak Pelapor-Terlapor
  • Kontak-Formulir
  • Biaya Salinan
  • Alur Penanganan
  • Info Bantuan Hukum
  • Info Prodeo
  • Statistik Informasi
  • Statistik Pengaduan
  • Sanksi Disiplin
  1. Legislasi
  • Produk Perundangan
  • Legislasi MA.RI
  • Rencana Strategis
  • Rakernas-Rakerda
  • Penelitian Hukum
  1. Rubrik
  • Seputar Badilag – MA
  • Fokus PA Pangkalan Balai
  • Artikel Lepas

 

Pengelolaan website ini secara umum telah dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dengan melakukan pembaruan (updating) pada konten menu-menu dan data-data berdasarkan pedoman yang ditetapkan The National Legal Reform Program (NLRP) dan disesuaikan dengan hasil evaluasi yang ada. Akan tetapi, seperti kendala sebelumnya pengelolaan ini harus diakui tidak berjalan maksimal terkait dengan kendala terbatasnya (minimnya) ketersediaan kualitas akses layanan internet yang menjadi instrumen utama pengelolaannya.

 

  1. Pengelolaan SIPP

SIPP adalah sebuah aplikasi komputer yang digunakan untuk mengadministrasi perkara, mulai dari tahapan mediasi, pendaftaran, panggilan hingga putusan/penetapan dan pelaporan dalam suatu sistem database. Dengan sistem database maka ketidaksinkronan antar berkas dalam satu perkara sangat kecil kemungkinannya.

Cara kerja  aplikasi  SIPP  berdasarkan  blangko/template  yang  telah  disiapkan didalamnya dalam format *.rtf (rich text format). Blangko atau template ini bisa dimodifikasi, ditambah atau dihapus oleh pengguna aplikasi sesuai kebutuhan. Blangko-blangko inilah yang nantinya akan menjadi berkas perkara dengan mengisikan variable-variabel yang selalu berubah misalnya Nomor perkara, identitas para pihak, tanggal dan waktu, jenis perkara dan  sebagainya.  Variabel ini akan tersimpan rapi  dalam  satu database, sehingga pada setiap blangko/template berkas perkara akan sinkron karena menggunakan variabel yang sama. Database tersimpan dalam sebuah server aplikasi dan digunakan bersama oleh beberapa petugas pelayanan perkara dengan memamfaatkan jaringan komputer lokal (LAN).

 

 

 

 

 

 

   Gambar Ilustrasi pengelolaan SIPP di PA Pangkalan Balai

 

Pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Implementasi SIPP belum secara efektif digunakan oleh petugas pelayanan perkara. Dari hasil inventarisasi masalah, beberapa kendala sehingga aplikasi ini belum dapat digunakan efektif :

  1. SaranaPC/Laptop/Listrik dan jaringan LAN yang belum memadai
  2. Sumberdaya pengelola aplikasi dibebankan pada satu atau orang operator komputer (bukan menjadi tanggung jawab petugas pelayanan perkara / masalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab).
  3. Kurangnyapenjagaan kestabilan kerja server akibat virus, malware dan sebag

Dari berbagai kendala tersebut diatas, dari waktu ke waktu bisa teratasi dengan baik oleh karena dukungan serta kerja sama yang baik semua pihak antara pegawai dan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Implementasi SIPP dengan dukungan sistem aplikasi, dilaksanakan oleh seluruh  petugas  pelayan  masyarakat  pencari  keadilan,  mulai  dari  Jurusita,  Panitera hingga Hakim, maka harapan pelayanan perkara yang cepat, efektif dan efesien bukan hanya omong kosong  belaka. Sehingga hak-hak pencari keadilan akan pelayanan yang prima akan tercapai.

 

F. REGULASI TAHUN 2018

Untuk optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Pangkalan Balai selama tahun 2018, berikut regulasi pimpinan sebagai berikut :

  1. Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Balai diharuskan mematuhi ketentuan disiplin jam kerja dan dengan tertib mengisi daftar hadir dan daftar pulang, baik secara manual maupun melalui finger print.
  2. Bagi Hakim dan Pegawai yang tidak dapat masuk kerja ataupun izin meninggalkan kantor karena sakit atau alasan lain harus mendapat izin dari atasan sebagaimana telah ditetapkan dalam aturan kepegawaian.
  3. Seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Balai diharuskan mengikuti  Apel setiap Hari Senin Pagi pukul 08.00. WIB s/d selesai.
  4. Setiap hari Jumat pukul 08.00 s/d selesai diadakan Senam Pagi bersama dan olahraga lainnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan kerja bakti kebersihan kantor.
  5. Mengadakan rapat koordinasi untuk seluruh Hakim dan Pegawai setiap satu bulan sekali. Dan setiap Triwulan dilakukan rapat guna mengevaluasi hasil kerja yang telah dilaksanakan.
  6. Mewajibkan Penggunaan Siadpa Plus pada meja I, II dan III, pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) dan Putusan.
  7. Mewajibkan seluruh perkara sudah diminutasi paling lambat 1 (satu hari) setelah dibacakan putusan.
  8. Mewajibkan Juru Sita / Juru Sita Pengganti menyerahkan hasil panggilan paling lambat 5 (lima) Hari sejak pencairan biaya panggilan dikasir.
  9. Melakukan Diskusi Hukum Bagi Hakim dan Jajaran Kepaniteraan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

 

  1. PENGAWASAN INTERNAL

Fungsi managerial pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi managerial yang harus dilakukan oleh satuan kerja agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Agung RI telah memberi tugas dan wewenang kepada Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku serta perbuatan hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya dari seluruh badan peradilan yang ada, tanpa harus mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim. Mahkamah Agung RI juga diberi kewenangan dan tugas untuk memberi petunjuk, tegoran dan peringatan bila dipandang perlu.

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan kawal depan (provost) Mahkamah Agung RI, menerima limpahan tugas dari wewenang pengawasan tersebut, khususnya dalam daerah hukumnya agar peradilan dapat diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini, merupakan pengawasan internal dilingkungan peradilan agama sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

  1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

  1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
  3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisien penyelenggaraan peradilan.
  4. Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan unutk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Adapun mengenai fungsi pengawasan meliputi :

  1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
  3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah.

Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu :

  1. Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
  2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu; independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, ada tiga point penting yang harus diperhatikan yaitu :

  1. Pengawasan rutin/regular dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :
  2. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi persidangan dan administrasi perkara.
  3. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi kepegawaian, keuangan (current audit),inventaris, dan administrasi umum lainnya.
  4. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.

 

Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi :

  1. Current audityaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin.
  2. Post audityaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.
  3. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap :
  4. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.
  5. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,
  6. Kinerja lembaga peradilan.
  7. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

Berikut tabel daftar nama-nama Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai berdasarkan Surat Keputusan terakhir Tentang Hakim Pengawas Bidang yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor : W25-A3/3/Ps.01/I/2018, tertanggal 2 Januari 2018 :

Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun 2018

NO

NAMA HAKIM PENGAWAS

BIDANG PENGAWASAN

1.

Yeni Kurniati, S.H.I

1. Manajemen Peradilan

2. Administrasi Umum

3. Kinerja Pelayanan Publik

2.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I,M.H.

 

1. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

2. Administrasi Perkara.

3. Kinerja Pelayanan Publik

   Sumber Data : Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Pangkalan Balai per-31 Des. 2018.

  1. EVALUASI

No

Bidang Pengawasan

Hasil Temuan

Hasil Perbaikan

Ket

I.

MANAJEMEN PERADILAN

 

 

 

 

 

1.1.Kondisi :

Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah melaksanakan rapat pembinaan sebanyak 2 kali rapat yang diikuti seluruh pegawai, dan telah membahas tekhis persidangan dan penyusunan RKAKL 2020, tetapi tidak nampak dalam rapat pembinaan dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tekhnis persidangan untuk mengetahui kendala atau hambatan dan faktor yang mendukung serta target yang telah dicapai.  

 

Rekomendasi :

Seharusnya dilakukan rapat evaluasi hasil kinerja, agar diketahui mengenai sebab atau kendala terhadap soistem yang sudah diterapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Telah dilakukan rapat evaluasi tentang kinerja, sehingga telah didapat hambatan-hambatan tekhnis di dalam persidangan.

 

II.

KINERJA PELAYANAN PUBLIK

 

 

 

 

 

1.1.Kondisi :

Pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai belum terdapat pengumuman/ sosialisasi, petunjuk  baik berupa pamplet maupun digital printing yang memuat prosedur dan syarat mengajukan pengaduan, walaupun telah terdapat power point yang menayangkan tentang penanganan pengaduan pada TV media yang diletakkan di ruang tamu/ loby  bukan di ruang tunggu yang banyak pengunjungnya.  

 

Rekomendasi :

Seharusnya dibuat pamplet maupun digital printing  yang mengumumkan tentang prosedur, mengajukan pengaduan dengan mencantumkan segala persyaratan yang diperlukan untuk itu, dengan design yang bagus sehingga menarik perhatian dan mudah diakses oleh masyarakat, dan juga dimuat dalam website Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

 

 

Ketua PA Pangkalan Balai telah mengeluarkan SK Petugas Meja Pengaduan berdasarkan KMA Nomor 076 Tahun 2009 dengan SK Pengadilan dan tekah dibuat pamplet maupun digital printing  yang mengumumkan tentang prosedur, mengajukan pengaduan dengan mencantumkan segala persyaratan yang diperlukan untuk itu dan juga telah dimuat dalam website Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

 

 

 

1.2.Kondisi :

Website Pengadilan Agama Pangkalan Balai sudah dapat diakses secara utuh yaitu walaupun menu telah tersedia tetapi isinya masih ada yang kosong dan belum lengkap.

 

Rekomendasi :

Seharusnya pelayanan informasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011, dengan menyediakan sarana layanan informasi yang dapat dan mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui website maupun manual.

 

 

Pelayanan informasi telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 dengan menyediakan sarana layanan informasi yang dapat dan mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui website maupun manual.

 

III.

ADMINISTRASI UMUM

 

1. KEPEGAWAIAN

1.1.Kondisi :

Buku bantu sakit pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai belum dibuat.

 

Rekomendasi :

Dibuatkan buku bantu sakit secara tersendiri, hal ini untuk memudahkan rekap pengajuan remunerasi, dimana dalam waktu 1 tahun setiap pegawai hanya diberi ijin sakit selama 5 hari kerja dan untuk selebihnya terdapat pemotongan remunerasi.

 

 

Telah dibuatkan buku bantu sakit secara tersendiri, hal ini untuk memudahkan rekap pengajuan remunerasi, dimana dalam waktu 1 tahun setiap pegawai hanya diberi ijin sakit selama 5 hari kerja dan untuk selebihnya terdapat pemotongan remunerasi.

 

 

 

 1.2.Kondisi :

Data statistik pegawai dan hakim belum dibuat.

 

Rekomendasi :

Agar segera dibuat data statistik pegawai dan hakim baik berdasarkan jenis kelamin, pangkat dan golongan, pendidikan dll. sebagai data untuk mempermudah mengetahui kondisi aparat peradilan dari berbagai bidang mengenai status kepegawaian dan riwayat jabatan/ riwayat pendidikannya.

 

 

Telah dibuat data statistik pegawai dan hakim baik berdasarkan jenis kelamin, pangkat dan golongan, pendidikan dll.  

 

 

 

 

2.  ADMINISTRASI UMUM

 2.1.Kondisi :

Dari Bulan November s.d Bulan Desember 2018 Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar tidak ditutup setiap bulan serta tidak diklasifikasikan sesuai tujuan surat,dan setiap bulan nomor urut surat bersambung sampai dengan akhir tahun.

 

Rekomendasi :

Pengisian Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar segera dibuat sesuai petunjuk Buku VI Pedoman Pengawasan sehingga bulan berikutnya sudah rapi.

 

 

Telah dilakukan pengisian Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar sesuai petunjuk Buku VI Pedoman Pengawasan. 

 

BAB V

PENUTUP

 

  1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian rumusan kerja dan data riil pelaksaan kinerja maka  dapat dikemukakan simpul-simpul benang merah  sebagai berikut:

  1. Penguatan kelembagaan (institution building) secara umum yang digariskan oleh Mahkamah Agung RI telah diajalankan oleh pengadilan agama Pangkalan Balai sebagai langkah peningkatan pelayaan baik secara kualitatif dan kuantitatif tingkat capaiannya. Pemantapan dan penyempurnaan kembali pelaksanaan paket program reformasi birokrasi  secara umum pula  telah berjalan dengan baik.
  2. Pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pangkalan Balai, baik di bidang Kepaniteraan maupun di bidang Kesekretariatan secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik, kondisi ini tercipta karena adanya kesadaran dari setiap pegawai untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di samping tetap berjalannya fungsi pengawasan internal yang berkelanjutan secara berjenjang langsung dari unsur pimpinan;
  3. Terlaksananya program kerja di bagian Kepaniteraan secara tertib dan lancar ditandai dengan tertibnya administrasi di bagian Kepaniteraan dalam menyelesaikan perkara yang diterima Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tahun 2018 ini sebanyak 200 perkaradan penyelesaian sisa pada tahun 2015 sebanyak 17 perkara. Hingga  akhir tersebut ini dapat diselesaikan sebanyak dapat diselesaikan dengan sisa perkara 26 perkara. Penyelesaian keperkaraan ini terlaksana tidak terlepas dari peran semua unsure tenaga teknis dan non teknis baik bidang yudisial dan non yudisial.
  4. Secara umum pada tahun 2018atau sejak operasionalnya pengadilan Pangkalan Balai tingkat penerimaan perkara cukup signifikan yaitu sebanyak 58 perkara yang terdiri 57 perkara kontensius dan 1 perkara voluntair.  

 

  1. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan telah dilakukan dengan mekanisme DIPA, alokasi   APBN pada pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan tingkat daya serap sesuai kebutuhan dan ketepatan waktu. Baik pada akun belanja pegawai, Belanja barang dan belanja Modal.

 

  1. Berjalannya tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai  pada tahun 2018 ini tidak terlepas dari topangan kuat seluruh unsur sumberdaya manusia baik pimpinan dan karyawan. Namun demikian masih dirasa ada kekurangan dan hambatan.
  2. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dan solusi adalah :

  1. Intensitas kegiatan pembinaan terhadap tenaga teknis yudisial dan tenaga non yudisial Pengadilan Agama Pangkalan Balai perlu ditingkatkan lagi, khususnya untuk tenaga teknis yudisial guna menopang kemahiran dalam penyelsaian berbagai persoalan teknis kekinian yang belum banyak ditemui dan ada pedoman teknis penanganannya ;
  2. Dibutuhkannya pengisian jabatan kosong dalam waktu yang tidak terlalu lama pada posisi jabatan yang belum terisi, khususnya kebutuhan tenaga Hakim  guna mengimbangi penanganan jumlah perkara diterima yang cenderung meningkat dan bervariasi, termasuk kebutuhan tenaga dalam jabatankepaniteraan dan kesekretaria
  3. Untuk menukung proses pelayanan peradilan bagi masayarakat yang berada radius jauh diperlukan biaya sidang keliling. Olehnya  penambahan anggaran untuk pemenuhan memberijaminan layanan dan mendekatkan lembaga bagi masayarakat yang memerlukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Nomor : W6-A8/45.a /HM.01/XI/2018

 

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2018

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

 

KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

 

Menimbang

 

 

 

 

 

 

Mengingat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan

 

Pertama

 

Kedua

 

 

Ketiga

Keempat

:

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

:

 

:

 

 

:

:

 

 

 

a. Bahwa dalam rangka mengevaluasi kegiatan dan menyusun langkah-langkah kinerja pada tahun berikutnya, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Lapoan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

b. Bahwa Tim Penyusun Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Pangkalan Balai dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Tim Penyusun Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dan diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

4. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (prosedur Penyampaian Laporan Pelaksana Kegiatan)

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

 

MEMUTUSKAN

 

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun 2018.

Menunjuk dan mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Kepada yang nama-namanya ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, disiplin, tertib dan tanggung jawab.

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di      :  Pangkalan Balai

Pada tanggal : 05 Nopember 2018

Ketua

 

 

 

 

Yusri, S.Ag

NIP. 19711029 199803 1001

 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :      

  1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Lampiran :   Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai

                Nomor      :  W6-A8/ 45.a / HM.01/XI/2018

                                                                                      Tanggal    :  5 November 2018

                Penunjukan tim penyusun laporan tahunan 2018

                Pengadilan Agama Pangkalan Balai

 

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2018

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

No

Nama

 

Jabatan Dinas

 

Jabatan Tim

 

1.

Yeni Kurniati, S.H.I

Hakim

Penanggungjawab

2.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I,M.H.

Hakim

Ketua

3.

Ahmad Marzuki, S.Ag.

Panitera

Wakil Ketua

4.

Taufikarahman, S.H.I.

Sekretaris

Sekretaris

5.

 

Taufiq Saleh, S.H.

Panitera Muda Hukum

Penanggungjawab Laporan Bidang Hukum

6.

 

Zarbani, S.H.

Panitera Muda Gugatan

Penanggungjawab Laporan Bidang Gugatan

7.

 

Drs. Syamsu

Panitera Muda Permohonan

Penanggungjawab Laporan Bidang Permohonan

8.

 

Edy Gunawan, SH

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Penanggungjawab Laporan Bidang Kepegawaian

9.

 

Ismail, S.Kom

Kasubbag Umum dan Keuangan

Penanggungjawab Laporan Bidang Umum dan Keuangan

10.

 

Nunung Rasum, S.H.

Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan   Pelaporan

Penanggungjawab Laporan Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan   Pelaporan

11.

Dwi Indrati, S.Ag

Panitera Pengganti

Anggota Laporan Bidang Hukum

 

                                                                                                           Ketua,

 

                                                                                                                

 

 

 

Yusri, S.Ag

NIP. 19711029 199803 1001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

 

  1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

No.

Unit Kerja

Jumlah

 

Terdiri Dari

Keterangan

I

TEKNIS PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

 

 

 

 

1.

Ketua

1 Orang

1

 

 

 

2

 

3

 

 

4

 

 

SOP Penerbitan SK Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Sekretaris

SOP Penegakkan Disiplin Pegawai

SOP Penyelenggaraan Rapat Baperjakat

SOP Pembuatan Putusan dan Penetapan

 

2.

Wakil Ketua

-

1

 

2.

 

3

 

4

 

5

SOP Pembuatan Dokumen RKT

SOP Pembuatan Dokumen SAKIP

SOP Prosedur Mediasi

SOP Penegakkan Disiplin Pegawai

SOP Penyelenggaraan Rapat Baperjakat

 

 

3.

Hakim

2 Orang

1

 

2

SOP Prosedur Mediasi

SOP Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama

 

 

4.

Panitera

1 Orang

1

 

2.

 

 

3.

SOP Penyampaian Akta Cerai

SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi

SOP Penyampaian Salinan Putusan/ Pnetapan

 

5.

Panitera Muda Gugatan

1 Orang

1

SOP Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama

 

6.

Panitera Muda Permohonan

1 Orang

1.

SOP Pendaftaran Perkara Tingkat Banding Kasasi Dan PK

 

7.

Panitera Muda Hukum

1 Orang

1.

2.

SOP Laporan Perkara

SOP Pelayanan Pengaduan.

 

8.

Panitera Pengganti

1 Orang

1.

SOP Penyelesaian

 

9.

Jurusita Pengganti

3 Orang

1. 1.

 

 

 

 

2.

 

 

3

 

4.

2. SOP Prosedur Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke PA. Lain

3. SOP Panggilan/ Pemberitahuan Dari PA. Lain

4. SOP Pemanggilan Mediasi

5. SOP Pemanggilan Para Pihak

 

II

NON TEKNIS

 

 

 

 

1.

Sekretaris

1 Orang

1

 

 

2

 

3.

4.

5.

6.

7.

 

8.

SOP Penyelenggaraan Rapat

SOP Penyusunan Renstra

SOP Penyusunan RKT

SOP Penyusunan IKU

SOP Penyusunan LKJIP

SOP Penyusunan SAKIP

SOP Pengadaan Barang Dan Jasa

SOP Penerbitan Surat Perintah Lembur

 

 

2.

Kasubbag  Kepegawaian Ortala

1 Orang

1.

 

2.

 

3.

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

8.

 

9.

 

10.

11.

 

 

SOP Pengangkatan CPNS menjadi PNS

SOP Permohonan Cuti Pegawai

SOP Promosi Jabatan

SOP Pelaksanaan Disiplin

SOP Kenaikan Pangkat Pegawai

SOP Proses Inpasing Kenaikan Gaji Berkala

SOP Pengurusan Karpeg, Karsu, Karis, BPJS dan Taspen

SOP Penyesuaian Satya Lencana Karya

SOP Sasaran Kinerja Pegawai

SOP Izin Belajar

SOP Proses Ahli Tugas

 

 

3.

Kasubbag Umum dan Keuangan

1 orang

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

7.

8.

9.

 

10.

SOP Surat Masuk Dan Keluar

SOP Penatausahaan Persediaan ATK

SOP Penataan BMN Aset Tetap

SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

SOP Pelaporan Keuangan

SOP Keamanan

SOP Humas

SOP Pelayanan Publik

SOP Pengelolaan Perpustakaan

SOP KGB

 

 

4.

Kasubbag IT dan Pelaporan

1 Orang

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

SOP Penyusunan Perencanaan RKKL dan DIPA

SOP Penyusunan Program Kerja dan Jadwal Realisasi

SOP Pengelolaan Pemeliharaan Website

SOP Penyusunan Laporan Tahunan

SOP Penyusunan Laporan SAKIP

 

 

  1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Yang ada Pada Wilayah HukumPengadilan Agama Pangkalan Balai

No.

Nama

Jabatan

Keterangan

1.

Yusri, S.Ag

Ketua

 

2.

Yeni Kurniati, S.H.I

Hakim

 

3.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI, M.H

Hakim

 

4.

Ahmad Marzuki, S.Ag

Panitera

 

5.

Zarbani, S.H

Panitera Muda Gugatan

 

6.

Drs. Syamsu

Panitera Muda Permohonan

 

7.

Taufiq Saleh, S.H.I

Panitera Muda Hukum

 

8.

Dwi Indrati, S.Ag

Panitera Pengganti

 

9.

Taufikarahman, S.H.I

Sekretaris

 

10.

Edy Gunawan, S.H

Kasubag Kepegawaian dan Ortala

 

11.

Ismail, S.Kom

Kasubag Umum dan Keuangan

 

12.

Nunung Rasum, S.H

Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

 

 

 

 o.

Nama

Perkara Masuk

Perkara Yang Diputus

Sisa Perkara

Keterangan

I.

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

 

58

 

7

 

51

 

  1. Keadaan PerkaraPada Wilayah HUkum Pengadilan Agama Pangkalan Balai

 

Matrik Sarana/Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai

No.

Sarana/Prasarana Gedung

Jumlah

Keterangan

1.

Ruang Ketua

1

Ruang

2.

Ruang Wakil Ketua

1

Ruang

3.

Ruang Hakim

1

Ruang

4.

Ruang Panitera

1

Ruang

5.

Ruang Sekretaris

1

Ruang

6.

Ruang Sidang

1

Ruang

7.

Ruang Kepaniteraan

1

Ruang

8.

Ruang Kesekretariatan

1

Ruang

9.

Toilet

2

Ruang

 

Sarana/ Prasarana Fasilitas Perkantoran

 

 

1.

Meja Kerja 1 Biro

2

 

2.

Meja Kerja ½ Biro

8

 

3.

Kursi Direktur

2

 

4.

Kursi Staff

8

 

5.

AC 1 PK

6

 

6.

PC / Komputer

4

 

7.

Laptop

2

 

8.

Printer

4

 

9.

Finger Print

1

 

 

 

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Jl. Raya Palembang Betung Km. 17 Sukajadi Talang Kelapa

Telepon : (0711) - 5723043

Email :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengadilan Agama Pangkalan Balai@2019